Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Civil Society
Pertanyaan utama studi ini ialah bagaimana politik pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit dalam perspektif civil society. Landasan teoretis yang digunakan dalam makalah ini adalah konsep Civil Society yang diutarakan oleh Janoski (1998: 12) yang menyatakan bahwa gagasan masyarakat madani bertumpu pada diskursus yang intensif antara empat ranah yakni negara, pasar, publik dan pribadi/swasta. Untuk memperjelas pemahaman tentang pernyataan utama, maka dielaborasi melalui beberapa konsepsi tentang politik pembangunan serta pariwisata daerah dengan berbagai variasinya. Sehingga didapatkan hubungan baik yang bersifat korelasional maupun relevansi antara politik pembangunan yang positif dengan kemajuan pariwisata daerah melalui tinjauan pelaksanaan masyarakat sipil yang efektif. Peran negara sangat efektif dengan mendelegasikan kepemilikan dari pusat ke kabupaten bagi pengelolaan Situ Bagendit. Berbeda dengan itu, pada ranah pasar terlihat kurang berkontribusi. Belum ditemukan usaha produktif ranah publik bagi pengembangan objek wisata ini. Demikian pula, kesadaran pribadi untuk mengembangkan potensi wisata ini sehingga go internasional masih rendah. Setiap potensi wisata dapat menjadi ikon daerah yang mampu bersaing dalam skala internasional. Salah satu strateginya ialah dengan politik pembangunan yang produktif dalam sinergitas antara negara dan lembaga terkait
Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Civil Society
Pertanyaan utama studi ini ialah bagaimana politik pembangunan pariwisata daerah Situ Bagendit dalam perspektif civil society. Landasan teoretis yang digunakan dalam makalah ini adalah konsep Civil Society yang diutarakan oleh Janoski (1998: 12) yang menyatakan bahwa gagasan masyarakat madani bertumpu pada diskursus yang intensif antara empat ranah yakni negara, pasar, publik dan pribadi/swasta. Untuk memperjelas pemahaman tentang pernyataan utama, maka dielaborasi melalui beberapa konsepsi tentang politik pembangunan serta pariwisata daerah dengan berbagai variasinya. Sehingga didapatkan hubungan baik yang bersifat korelasional maupun relevansi antara politik pembangunan yang positif dengan kemajuan pariwisata daerah melalui tinjauan pelaksanaan masyarakat sipil yang efektif. Peran negara sangat efektif dengan mendelegasikan kepemilikan dari pusat ke kabupaten bagi pengelolaan Situ Bagendit. Berbeda dengan itu, pada ranah pasar terlihat kurang berkontribusi. Belum ditemukan usaha produktif ranah publik bagi pengembangan objek wisata ini. Demikian pula, kesadaran pribadi untuk mengembangkan potensi wisata ini sehingga go internasional masih rendah. Setiap potensi wisata dapat menjadi ikon daerah yang mampu bersaing dalam skala internasional. Salah satu strateginya ialah dengan politik pembangunan yang produktif dalam sinergitas antara negara dan lembaga terkait
Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Civil Society
Hasan Mustapa (Autor:in)
2019
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Dalam Perspektif Poltik Hukum Otonomi Daerah
| DOAJ | 2023
Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
| BASE | 2020
Perencanaan pembangunan kehutanan daerah dalam perspektif good governance
| BASE | 2013
Kebijakan Pembatasan Retail Modern di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme
| DOAJ | 2022
| DOAJ | 2017