Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Diperlukan pemahaman bagaimana seharusnya hubungan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta mencerminkan keadilan dan keserasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan.
Kata Kunci : Hubungan Wewenang, Pemerintah Daerah, NKRI.
Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Diperlukan pemahaman bagaimana seharusnya hubungan wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta mencerminkan keadilan dan keserasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan.
Kata Kunci : Hubungan Wewenang, Pemerintah Daerah, NKRI.
Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
2014
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI
DOAJ | 2016
|Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19
DOAJ | 2022
|DOAJ | 2018
|Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19
DOAJ | 2022
|