ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI: Fid-Bau Portal

Fachinformationsdienst BAUdigital

Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Akbar Kharisma Tanjung

Mengurangi dampak cidera kepala yang dialami oleh pengendara roda dua saat terjadi kecelakaan, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke nomor 24 tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke nomor 55 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. Tentunya ini terkait dengan produsen yang memproduksi helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan terkait terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zugriff

Seitennavigation

Dokumentinformationen

Ähnliche Titel

Exportieren, teilen und zitieren

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Akbar Kharisma Tanjung

Mengurangi dampak cidera kepala yang dialami oleh pengendara roda dua saat terjadi kecelakaan, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke nomor 24 tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke nomor 55 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. Tentunya ini terkait dengan produsen yang memproduksi helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan terkait terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Akbar Kharisma Tanjung

Mengurangi dampak cidera kepala yang dialami oleh pengendara roda dua saat terjadi kecelakaan, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke nomor 24 tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke nomor 55 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. Tentunya ini terkait dengan produsen yang memproduksi helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan terkait terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zugriff

Seitennavigation

Dokumentinformationen

Ähnliche Titel

Exportieren, teilen und zitieren

Dokumentinformationen

Titel:

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Beteiligte:

Akbar Kharisma Tanjung (Autor:in)

Erschienen in:

Unes Journal of Swara Justisia, Vol 6, Iss 1, Pp 56-63 (2022)

Erscheinungsdatum:

2022

ISSN:

2579-4701 , 2579-4914

DOI:

https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.243

Medientyp:

Aufsatz (Zeitschrift)

Format:

Elektronische Ressource

Sprache:

Unbekannt

Schlagwörter:

perlindungan konsumen , helm sni , Criminal law and procedure , K5000-5582

Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0

Ähnliche Titel

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR INAP BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Grace, Sinta Abigael | BASE | 2017

Freier Zugriff

TANGGUNG JAWAB HUKUM ARSITEK TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERENCANAAN

Ni Made Trisna Dewi | BASE | 2019

Freier Zugriff

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN BIDANG PANGAN

Denny Lumbantobing / Taufik Siregar | DOAJ | 2017

Freier Zugriff

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBANGUNAN RUMAH OLEH DEVELOPER YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR DAN KUALITAS PADA KASUS CINDO RESIDENCE DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG NOMOR 94/PDT/2012/PT.PLG

Al-Aris, Imam Cholilulloh / Kongres, Evi | BASE | 2022

Freier Zugriff

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA)

Hartanto | DOAJ | 2021

Freier Zugriff