Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
KONFLIK ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PASCA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
Paper ini bertujuan untuk memahami perkembangan konflik antara negara dan masyarakat setelah kebijakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang implementasikan oleh Perum Perhutani. Data-data dalam studi ini bersumber dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pelaksanaan di bawahnya, hasil-hasil penelitian dan berita-berita di media. Dari hasil studi ini terungkap bahwa PHBM hadir dalam konteks untuk menyelesaikan konflik antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Sekitar Hutan yang telah berlansung sejak masa kolonial,yaitu semenjak negara megembangkan pengetahuan Ilmiah dalam mengelola. Hutan. Konflik ini memuncak ketika Reformasi Politik berlangsung. Dalam proses Implementasi kebijakan pada awalnya PHBM menghadapi masalah ketidakpercayaan stakeholder terhadap Perhutani. Pada perkembangannya melalui proses sosialisasi yang melibatkan banyak pihak, kebijakan ini dapat diterima oleh Stakeholder. Saat ini kebijakan ini telah mampu membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, meningaktkan kemampuan masyarakat dalam bernegoisasi, megurangi pengeluaran biaya keamanan Perhutani, menurunkan tingkat pencurian kayu di Hutan Negara dan memulihkan legitimasi Perhutani sebagai lembaga yang mampu mengelola hutan di Pulau Jawa
KONFLIK ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PASCA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
Paper ini bertujuan untuk memahami perkembangan konflik antara negara dan masyarakat setelah kebijakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang implementasikan oleh Perum Perhutani. Data-data dalam studi ini bersumber dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pelaksanaan di bawahnya, hasil-hasil penelitian dan berita-berita di media. Dari hasil studi ini terungkap bahwa PHBM hadir dalam konteks untuk menyelesaikan konflik antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Sekitar Hutan yang telah berlansung sejak masa kolonial,yaitu semenjak negara megembangkan pengetahuan Ilmiah dalam mengelola. Hutan. Konflik ini memuncak ketika Reformasi Politik berlangsung. Dalam proses Implementasi kebijakan pada awalnya PHBM menghadapi masalah ketidakpercayaan stakeholder terhadap Perhutani. Pada perkembangannya melalui proses sosialisasi yang melibatkan banyak pihak, kebijakan ini dapat diterima oleh Stakeholder. Saat ini kebijakan ini telah mampu membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, meningaktkan kemampuan masyarakat dalam bernegoisasi, megurangi pengeluaran biaya keamanan Perhutani, menurunkan tingkat pencurian kayu di Hutan Negara dan memulihkan legitimasi Perhutani sebagai lembaga yang mampu mengelola hutan di Pulau Jawa
KONFLIK ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PASCA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
Yanuardi yanuardi (Autor:in)
2013
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Formulasi Kebijakan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai
| BASE | 2011
| DOAJ | 2017
ORIENTASI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN
| DOAJ | 2017
ANALISIS PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
| DOAJ | 2015
Partisipasi Masyarakat: Mendukung Keberhasilan Pengelolaan Hutan Rakyat
| BASE | 2020