Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
HOAKS Sebagai Konstruksi Sosial Untuk Kepentingan Politik Praktis Dalam Pilgub DKI Jakarta
Artikel ini ingin mengurai tentang fenomena hoaks yang terjadi dalam momentum politik di DKI Jakarta. Hoaks tidak berdiri sendiri. Terdapat kepentingan yang lebih besar dibaliknya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kompas, saat momentum politik, tingkat persebaran hoaks kian meningkat. Persebaran hoaks banyak terjadi di media online yang menjamur.Media tidak lagi bebas dan menopang kepeningan masyarakat banyak. Jika dulu polarasisasi kepentingan media hanya terpaku kepada media televisi meanstrem yang dikuasai oleh beberapa gelintir orang, kini dengan peresebaran gadget yang telah menyeluruh, menjadikan hoaks berkembang lebih kuas dan dikonsumsi oleh segenap lapisan masyarakat. Yang patut didedah adalah kepentingan hoaks dan relasinya dengan politik praktis, pun juga factor yang mendorong atas adanya fenomena hoaks. Dengan demikian, fenomena hoaks akan didedah sebagai konstruksi sosial sebagaimana peter L. Berger dan Thomas Luckman membuat kerangka teoritis atas komunikasi media massa. Sebagai konstruksi sosial, hoaks adalah berkaitan dengan tiga kerangka proses yang terus menerus. Meliputi eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Selain itu, hoaks juga bisa didekati dengan teori Framing. Dimana dalam pemberitaan media telah terdapat kepentingan subyektif yang ada di baliknya. Dengan beberapa pendekatan tersebut, hoaks adalah fenomena politik yang masuk ke dalam jaringan media untuk mengonstruksi masyarakat sesuai dengan kepentingan dibaliknya. Salah satu cara untuk mengonstruksinya dengan melakukan framing dan juga menyebarkan ujaran kebencian yang menyerang menggunakan dalih SARA terhadap lawan politik dalam Pilgub di DKI Jakarta.
HOAKS Sebagai Konstruksi Sosial Untuk Kepentingan Politik Praktis Dalam Pilgub DKI Jakarta
Artikel ini ingin mengurai tentang fenomena hoaks yang terjadi dalam momentum politik di DKI Jakarta. Hoaks tidak berdiri sendiri. Terdapat kepentingan yang lebih besar dibaliknya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kompas, saat momentum politik, tingkat persebaran hoaks kian meningkat. Persebaran hoaks banyak terjadi di media online yang menjamur.Media tidak lagi bebas dan menopang kepeningan masyarakat banyak. Jika dulu polarasisasi kepentingan media hanya terpaku kepada media televisi meanstrem yang dikuasai oleh beberapa gelintir orang, kini dengan peresebaran gadget yang telah menyeluruh, menjadikan hoaks berkembang lebih kuas dan dikonsumsi oleh segenap lapisan masyarakat. Yang patut didedah adalah kepentingan hoaks dan relasinya dengan politik praktis, pun juga factor yang mendorong atas adanya fenomena hoaks. Dengan demikian, fenomena hoaks akan didedah sebagai konstruksi sosial sebagaimana peter L. Berger dan Thomas Luckman membuat kerangka teoritis atas komunikasi media massa. Sebagai konstruksi sosial, hoaks adalah berkaitan dengan tiga kerangka proses yang terus menerus. Meliputi eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Selain itu, hoaks juga bisa didekati dengan teori Framing. Dimana dalam pemberitaan media telah terdapat kepentingan subyektif yang ada di baliknya. Dengan beberapa pendekatan tersebut, hoaks adalah fenomena politik yang masuk ke dalam jaringan media untuk mengonstruksi masyarakat sesuai dengan kepentingan dibaliknya. Salah satu cara untuk mengonstruksinya dengan melakukan framing dan juga menyebarkan ujaran kebencian yang menyerang menggunakan dalih SARA terhadap lawan politik dalam Pilgub di DKI Jakarta.
HOAKS Sebagai Konstruksi Sosial Untuk Kepentingan Politik Praktis Dalam Pilgub DKI Jakarta
Moh. Abu Na’im (Autor:in)
2017
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
INTERAKSI SIMBOLIK DALAM KOMUNITAS VIRTUAL ANTI HOAKS UNTUK MENGURANGI PENYEBARAN HOAKS
DOAJ | 2018
|Tata Kota Sumenep Berbasis Teologis sebagai Konstruksi Sosial dalam Mewujudkan Harmoni
DOAJ | 2018
|DOAJ | 2017
|POLITIK HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
BASE | 2020
|