Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOCIAL CONTRACT THEORY
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan landasan teoritis agar pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi diberlakukan secara permanen sebagai alternatif untuk mencapai tujuan hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil menunjukan bahwa berdasarkan social contract theory, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah mencederai kehendak umum (volonte generale). Terhadap hal tersebut ditawarkan konsep baru yakni pencabutan hak politik secara permanen bagi terpidana korupsi sesuai dengan prinsip peines infarmantes namun tidak berlaku secara otomatis melainkan harus melaui putusan pengadilan dan berlaku seumur hidup (restitutio in integrum)
PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOCIAL CONTRACT THEORY
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan landasan teoritis agar pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi diberlakukan secara permanen sebagai alternatif untuk mencapai tujuan hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil menunjukan bahwa berdasarkan social contract theory, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah mencederai kehendak umum (volonte generale). Terhadap hal tersebut ditawarkan konsep baru yakni pencabutan hak politik secara permanen bagi terpidana korupsi sesuai dengan prinsip peines infarmantes namun tidak berlaku secara otomatis melainkan harus melaui putusan pengadilan dan berlaku seumur hidup (restitutio in integrum)
PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOCIAL CONTRACT THEORY
Indra Karianga (Autor:in) / Haikal Arsalan (Autor:in) / Lidya Josephine Yubagyo (Autor:in)
2021
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum pancasila
| DOAJ | 2019
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
| DOAJ | 2019