Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah
Kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan pada Madrasah di Negara Indonesia diputuskan, semuanya dalam rangka memperbaiki layanan dan kualitas Bangsa Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Namun tentu hal seperti ini mendapatkan 2 respon yang berbeda yaitu antara positif dan negatif. Berkenaan dengan otonomi daerah yang dikenal pula dengan desentralisasi pendidikan membuat Madrasah harus memiliki strategi-strategi baik dalam mengelola layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara universal, sehingga muncul rasa kepuasan (satisfaction) masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi kepada dirinya, orang lain, dan Negara Indonesia. Pembahasan (research) dalam artikel ini menggunakan kajian pustaka dan melalui beberapa observasi yang berkembang pada Madrasah saat ini.
Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah
Kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan pada Madrasah di Negara Indonesia diputuskan, semuanya dalam rangka memperbaiki layanan dan kualitas Bangsa Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Namun tentu hal seperti ini mendapatkan 2 respon yang berbeda yaitu antara positif dan negatif. Berkenaan dengan otonomi daerah yang dikenal pula dengan desentralisasi pendidikan membuat Madrasah harus memiliki strategi-strategi baik dalam mengelola layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara universal, sehingga muncul rasa kepuasan (satisfaction) masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi kepada dirinya, orang lain, dan Negara Indonesia. Pembahasan (research) dalam artikel ini menggunakan kajian pustaka dan melalui beberapa observasi yang berkembang pada Madrasah saat ini.
Kebijakan Pendidikan Islam Dalam era otonomi daerah
Moh. Rifa'i (Autor:in)
2017
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
| DOAJ | 2018
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF: SOLUSI PRAKTIS DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH
| DOAJ | 2017