Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia
Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusia berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.
Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia
Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan perlindungan HAM. Salah satunya hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa regulasi tentang HAM. Subtansi pada UUD 1945 pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa hak beragama bersifat mutlak bagi setiap individu, maka semestinya berlaku secara universal dan non diskriminasi. Ditengah maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama mendorong terjadinya judicial review terhadap UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini yang akhirnya dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan hak beragama yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian juga ketika Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Sehingga pasca putusan Mahkamah Konstitusi konsepsi hak beragama Indonesia menjadi lebih jelas. Namun bagi yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusia berargumen bahwa UU No.1/PNPS/1965 menjadi alat untuk membenarkan kekerasan atas nama agama.
Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia
Maya Cristiana (Autor:in)
2023
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit
| DOAJ | 2017