Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014
Penelitian ini membahas fenomena perampasan tanah dalam kerangka politik oligarki yang terjadi di tingkat lokal pasca Orde Baru. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang. Politik oligarki itu juga diikuti dengan cara kerja dari jejaring kekuasaan yang predatoris, yaitu adanya kelompok politico-business yang menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu, berpengaruhnya relasi patronase di antara para elite ekonomi dan politik, penggunaan politik uang dalam kontestasi lokal, pengerahan organisasi kekerasan non-negara untuk mengamankan sumber daya, dan lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Keseluruhan praktik politik tersebut dijalankan oleh jejaring kekuasaan oligarki untuk mendapatkan, dan atau, mengamankan sumber daya material. Studi ini berkesimpulan bahwa politik oligarki masih menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal Indonesia, setidaknya indikasi tersebut terlihat dari operasionalisasi oligarki tersebut dari kasus perampasan tanah di Karawang.
Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014
Penelitian ini membahas fenomena perampasan tanah dalam kerangka politik oligarki yang terjadi di tingkat lokal pasca Orde Baru. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang. Politik oligarki itu juga diikuti dengan cara kerja dari jejaring kekuasaan yang predatoris, yaitu adanya kelompok politico-business yang menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu, berpengaruhnya relasi patronase di antara para elite ekonomi dan politik, penggunaan politik uang dalam kontestasi lokal, pengerahan organisasi kekerasan non-negara untuk mengamankan sumber daya, dan lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut. Keseluruhan praktik politik tersebut dijalankan oleh jejaring kekuasaan oligarki untuk mendapatkan, dan atau, mengamankan sumber daya material. Studi ini berkesimpulan bahwa politik oligarki masih menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal Indonesia, setidaknya indikasi tersebut terlihat dari operasionalisasi oligarki tersebut dari kasus perampasan tanah di Karawang.
Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014
Dicky Dwi Ananta (Autor:in)
2017
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
MODEL PENATAAN YURIDIS TANAH TERLANTAR (STUDI KASUS TANAH-TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN MALANG)
| DOAJ | 2013
Pemetaan Transaksi Jual Beli Tanah Tahun 2015, 2017, dan 2019 di Kabupaten Sleman
| DOAJ | 2021
ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN PENYERTIFIKATAN TANAH (KASUS DAERAH KECAMATAN SALAM KABUPATEN SLEMAN)
| DOAJ | 2016