Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
EFEKTIVITAS PERAN PENGADILAN TIPIKOR DI KOTA MEDAN
Korupsi di negara Indonesia sudah sangat mengresahkan dan termasuk kejahatan yang luar biasa. Pemberitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi selalu muncul dalam setiap surat kabar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dan menjadi komoditas politik. Mulai dari penanganan kasus yang melibatkan pejabat eksekutif sampai dengan anggota legislatif, baik penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Eksistensi pengadilan tipikor di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Terdapat hambatan dalam implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.Upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan berupa upaya internal dan eksternal.
EFEKTIVITAS PERAN PENGADILAN TIPIKOR DI KOTA MEDAN
Korupsi di negara Indonesia sudah sangat mengresahkan dan termasuk kejahatan yang luar biasa. Pemberitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi selalu muncul dalam setiap surat kabar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dan menjadi komoditas politik. Mulai dari penanganan kasus yang melibatkan pejabat eksekutif sampai dengan anggota legislatif, baik penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Eksistensi pengadilan tipikor di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Terdapat hambatan dalam implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.Upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan berupa upaya internal dan eksternal.
EFEKTIVITAS PERAN PENGADILAN TIPIKOR DI KOTA MEDAN
Eduard Sianturi (Autor:in)
2014
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam
| DOAJ | 2016
PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA MEDAN
| DOAJ | 2022
FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN
| DOAJ | 2013