Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Jejak Kuasa Atas Tata Ruang (Studi Kasus Kebijakan Revitalisasi Hutan Kota Malabar)
Problem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan dokumentasi, penulis melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan sebuah trade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH. Namun di sisi lain kebijakan ini dapat merugikan anggaran pemerintah yang hanya berfungsi sebagai operator RTH.
Jejak Kuasa Atas Tata Ruang (Studi Kasus Kebijakan Revitalisasi Hutan Kota Malabar)
Problem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan dokumentasi, penulis melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan sebuah trade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH. Namun di sisi lain kebijakan ini dapat merugikan anggaran pemerintah yang hanya berfungsi sebagai operator RTH.
Jejak Kuasa Atas Tata Ruang (Studi Kasus Kebijakan Revitalisasi Hutan Kota Malabar)
H.B. Habibi Subandi (Autor:in) / Juwita Hayyuning Prastiwi (Autor:in)
2017
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
STUDI TATA RUANG KOTA RANCANGAN VAN DER PIJL KASUS: KOTA BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN
| DOAJ | 2016
Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat)
| DOAJ | 2013
STUDI PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DI KOTA MALABAR MALANG
| BASE | 2022