A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU
Abstrak: Penyelenggaraan Pemilu sebagai suatu pemenuhan hak politik dari masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dibentuk kode etik penyelenggaraan pemilu yang dibawah kewenangan DKPP. DKPP berperan penting terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penelitian ini bertujuan menganalisis peranan DKPP dalam pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan DKPP apabila terjadi pelaggaran akan tanggap dan responsif terhadap seluruh pengaduan, sebagai contoh dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis analisis meskipun terdapat hasil yang menolak aduan pengadu tetapi seluruhnya tetap melewati prosedur penyelesaian masalah. DKPP menurut penulis telah menjalani peranannya berdasarkan kedua putusan diatas. Tetapi terkait sanksi terhadap teradu menurut penulis perlu untuk diperbaharui sehingga akan memberi efek jera terhadap teradu. Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran etik, Pemilu, DKPP.
PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU
Abstrak: Penyelenggaraan Pemilu sebagai suatu pemenuhan hak politik dari masyarakat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dibentuk kode etik penyelenggaraan pemilu yang dibawah kewenangan DKPP. DKPP berperan penting terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penelitian ini bertujuan menganalisis peranan DKPP dalam pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan DKPP apabila terjadi pelaggaran akan tanggap dan responsif terhadap seluruh pengaduan, sebagai contoh dapat dilihat dari kedua putusan yang penulis analisis meskipun terdapat hasil yang menolak aduan pengadu tetapi seluruhnya tetap melewati prosedur penyelesaian masalah. DKPP menurut penulis telah menjalani peranannya berdasarkan kedua putusan diatas. Tetapi terkait sanksi terhadap teradu menurut penulis perlu untuk diperbaharui sehingga akan memberi efek jera terhadap teradu. Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran etik, Pemilu, DKPP.
PERAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU
Muhammad Zulkarnain (author) / Nanik Prasetyo Ningsih (author)
2024
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
| DOAJ | 2019
Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)
| DOAJ | 2018