A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework
Revisi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 yang memuat tentang rencana zonasi wilayah pesisir serta pulau pulau kecil pada setiap provinsi yang di dinilai akan mengebiri banyak ruang hidup pada masyarakat pesisir di beberapa pulau. Keadaan ini bisa dibaca pada perda nomor 1 tahun 2018 yang membagi setiap permukian para nelayan seluas 11 ,66 hectare. WALHI Lampung merupakan sebuah forum wahana lingkungan hidup dengan 14 anggota lainnya memberikan sikap bentuk penolakan kemudian pembatalan atas direvisinya perda tentang RZWP3K dengan kata lain yaitu peraturan daerah zonasi. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Hasil penelitian terdapat dua koalisi dalam aktor revisi Perda RZWP3K yang mana setiap individu mengusung logika belief systems, yaitu koalisi A dan B yang mana kedua koalisi tersebut sama -sama saling memiliki perbedaan di dalam kerangka pendekatan ACF. Sistem nilai dalam kasus revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif ACF yaitu berupa sistem kepentingan politik Pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam program legislasi daerah DPRD Provinsi Lampung atau dalam kajian ACF disebut dengan Core believe system. Koalisi masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak adanya revisi Perda RZWP3K. Keputusan DPRD Provinsi Lampung dalam merevisi Undang-Undang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Lampung melakukan penolakan terhadap perda tersebut saat ini sudah termuat pada program legislasi Provinsi Lampung tahun 2020.
Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework
Revisi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 yang memuat tentang rencana zonasi wilayah pesisir serta pulau pulau kecil pada setiap provinsi yang di dinilai akan mengebiri banyak ruang hidup pada masyarakat pesisir di beberapa pulau. Keadaan ini bisa dibaca pada perda nomor 1 tahun 2018 yang membagi setiap permukian para nelayan seluas 11 ,66 hectare. WALHI Lampung merupakan sebuah forum wahana lingkungan hidup dengan 14 anggota lainnya memberikan sikap bentuk penolakan kemudian pembatalan atas direvisinya perda tentang RZWP3K dengan kata lain yaitu peraturan daerah zonasi. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Hasil penelitian terdapat dua koalisi dalam aktor revisi Perda RZWP3K yang mana setiap individu mengusung logika belief systems, yaitu koalisi A dan B yang mana kedua koalisi tersebut sama -sama saling memiliki perbedaan di dalam kerangka pendekatan ACF. Sistem nilai dalam kasus revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif ACF yaitu berupa sistem kepentingan politik Pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam program legislasi daerah DPRD Provinsi Lampung atau dalam kajian ACF disebut dengan Core believe system. Koalisi masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak adanya revisi Perda RZWP3K. Keputusan DPRD Provinsi Lampung dalam merevisi Undang-Undang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Lampung melakukan penolakan terhadap perda tersebut saat ini sudah termuat pada program legislasi Provinsi Lampung tahun 2020.
Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework
Khairunnisa Maulida (author)
2021
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
PERSPEKTIF HISTORIS DAN PERBANDINGAN PENGATURAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
| DOAJ | 2017
Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam
| DOAJ | 2023