A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
PERSEPSI PERS TERHADAP PEMUTUSAN INTERNET DI PAPUA UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN BERITA HOAKS
Abstract Indonesia is a country based on Pancasila ideology. In it there are values that are essentially the founding of the Indonesian state. In the fifth point of Pancasila contains justice whose realization must cover all the problems of life by paying attention to the mutual benefit. The element of justice must also be contained in all decisions, not merely in favor of one side. In recent months there has been a shocking incident. Where there was a rebellion carried out by armed groups in Papua province. Papua is a province that is considered backward and underdeveloped. The rebellion carried out by armed civil society groups occurred due to the existence of some people of Papua who want independence. This led to the termination of the internet policy during the uprising of Organisasi Papua Merdeka ( OPM ), which had quite a detrimental impact on some parties such as the perss. Even though this was taken as an effort the government considered capable of suppressing hoax news. But in reality, this decision raises perceptions in the community. Given this, there needs to be a review of this government decision. Abstrak Negara Indonesia berdiri dengan berdasar kepada Pancasila dengan Landasan Ideologi. Di dalamnya termuat nilai-nilai yang pada hakikatnya menjadi tujuan berdirinya Negara Indonesia. Dalam sila ke-lima termuat nilai keadilan yang perwujudannya harus mencakup semua permasalahan kehidupan dengan memperhatikan kemaslahatan bersama. Unsur keadilan juga harus termuat di dalam segala keputusan, bukan hanya semata-mata menguntungkan satu pihak saja. Beberapa bulan belakangan ini terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan. Dimana terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di wilayah Provinsi Papua. Papua menjadi provinsi yang dinilai terbelakang dan tertinggal. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil bersenjata ini menjadi akibat oleh adanya keinginan sebagian rakyat Papua untuk merdeka. Hal ini memunculkan adanya kebijakan pemutusan internet oleh pemerintah selama pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menimbulkan dampak cukup merugikan bagi beberapa pihak seperti komunitas Pers. Walaupun hal ini ditempuh sebagai upaya yang dianggap Pemerintah mampu menumpas berita hoaks. Namun kenyataannya, keputusan ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Dengan adanya hal ini, perlu ada pengkajian ulang terhadap keputusan pemerintah ini.
PERSEPSI PERS TERHADAP PEMUTUSAN INTERNET DI PAPUA UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN BERITA HOAKS
Abstract Indonesia is a country based on Pancasila ideology. In it there are values that are essentially the founding of the Indonesian state. In the fifth point of Pancasila contains justice whose realization must cover all the problems of life by paying attention to the mutual benefit. The element of justice must also be contained in all decisions, not merely in favor of one side. In recent months there has been a shocking incident. Where there was a rebellion carried out by armed groups in Papua province. Papua is a province that is considered backward and underdeveloped. The rebellion carried out by armed civil society groups occurred due to the existence of some people of Papua who want independence. This led to the termination of the internet policy during the uprising of Organisasi Papua Merdeka ( OPM ), which had quite a detrimental impact on some parties such as the perss. Even though this was taken as an effort the government considered capable of suppressing hoax news. But in reality, this decision raises perceptions in the community. Given this, there needs to be a review of this government decision. Abstrak Negara Indonesia berdiri dengan berdasar kepada Pancasila dengan Landasan Ideologi. Di dalamnya termuat nilai-nilai yang pada hakikatnya menjadi tujuan berdirinya Negara Indonesia. Dalam sila ke-lima termuat nilai keadilan yang perwujudannya harus mencakup semua permasalahan kehidupan dengan memperhatikan kemaslahatan bersama. Unsur keadilan juga harus termuat di dalam segala keputusan, bukan hanya semata-mata menguntungkan satu pihak saja. Beberapa bulan belakangan ini terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan. Dimana terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di wilayah Provinsi Papua. Papua menjadi provinsi yang dinilai terbelakang dan tertinggal. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil bersenjata ini menjadi akibat oleh adanya keinginan sebagian rakyat Papua untuk merdeka. Hal ini memunculkan adanya kebijakan pemutusan internet oleh pemerintah selama pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menimbulkan dampak cukup merugikan bagi beberapa pihak seperti komunitas Pers. Walaupun hal ini ditempuh sebagai upaya yang dianggap Pemerintah mampu menumpas berita hoaks. Namun kenyataannya, keputusan ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Dengan adanya hal ini, perlu ada pengkajian ulang terhadap keputusan pemerintah ini.
PERSEPSI PERS TERHADAP PEMUTUSAN INTERNET DI PAPUA UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN BERITA HOAKS
ellisya oktania (author)
2019
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
INTERAKSI SIMBOLIK DALAM KOMUNITAS VIRTUAL ANTI HOAKS UNTUK MENGURANGI PENYEBARAN HOAKS
| DOAJ | 2018
Pengaruh Berita di Surat Kabar terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Politik
| DOAJ | 2002
Persepsi Publik Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jayapura–Papua
| BASE | 2021