A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
MENAKAR PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (ELECTORAL JUSTICE)
Mekanisme dalam penegakan hukum politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu dimensi pidana pemilu dan dimensi administrasi pemilu. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum politik uang yang terjadi. Prinsip keadilan pemilu (electoral justice) menjadi perspektif yang penting dalam proses penegakan hukum politik uang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan Penegakan Hukum Politik Uang yang dapat Mewujudkan Keadilan Pemilu Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap data sekunder. Selanjutnya analisis data melalui metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa konstruksi penegakan hukum praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia melalui rekonstruksi 2 aspek yaitu kepastian terhadap jenis pelanggaran politik uang sebagai jenis pelanggaran pidana khusus pemilu serta mengkonstruksikan penegakan hukum praktik politik uang melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu.
MENAKAR PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (ELECTORAL JUSTICE)
Mekanisme dalam penegakan hukum politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu dimensi pidana pemilu dan dimensi administrasi pemilu. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum politik uang yang terjadi. Prinsip keadilan pemilu (electoral justice) menjadi perspektif yang penting dalam proses penegakan hukum politik uang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan Penegakan Hukum Politik Uang yang dapat Mewujudkan Keadilan Pemilu Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap data sekunder. Selanjutnya analisis data melalui metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa konstruksi penegakan hukum praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia melalui rekonstruksi 2 aspek yaitu kepastian terhadap jenis pelanggaran politik uang sebagai jenis pelanggaran pidana khusus pemilu serta mengkonstruksikan penegakan hukum praktik politik uang melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu.
MENAKAR PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (ELECTORAL JUSTICE)
Kamal fahmi Kurnia (author)
2024
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
| DOAJ | 2020
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
| DOAJ | 2017