A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full)
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara saat ini semakin tinggi. Fokus masyarakat tidak hanya pada pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, namun juga alokasi penggunaan atau penganggarannya. Publik memandang opini sebagai ukuran penilaian atas akuntabilitas pemerintah, dan jaminan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi. Padahal pemberian opini bukan bertujuan untuk memberikan keyakinan ada atau tidaknya korupsi pada suatu entitas. Sebelum pemeriksaan oleh BPK selaku auditor eksternal, pemerintah telah menyusun suatu sistem pengendalian internal yang antara lain bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memitigasi adanya penyimpangan. Selanjutnya pemantauan atas efektivitas pengendalian internal tersebut menjadi amanah bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) selaku auditor internal. APIP adalah tonggak pertama untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan APBN/APBD oleh pemerintah. Jurnal
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full)
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan efisiensi pemerintah dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara saat ini semakin tinggi. Fokus masyarakat tidak hanya pada pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, namun juga alokasi penggunaan atau penganggarannya. Publik memandang opini sebagai ukuran penilaian atas akuntabilitas pemerintah, dan jaminan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas korupsi. Padahal pemberian opini bukan bertujuan untuk memberikan keyakinan ada atau tidaknya korupsi pada suatu entitas. Sebelum pemeriksaan oleh BPK selaku auditor eksternal, pemerintah telah menyusun suatu sistem pengendalian internal yang antara lain bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memitigasi adanya penyimpangan. Selanjutnya pemantauan atas efektivitas pengendalian internal tersebut menjadi amanah bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) selaku auditor internal. APIP adalah tonggak pertama untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan APBN/APBD oleh pemerintah. Jurnal
Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2017 (Full)
Jurnal TAKEN (author)
2017
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Akuntabilitas , pemerintah , keuangan negara , Social Sciences , H , Finance , HG1-9999
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0