ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok): Fid-Bau Portal

Fachinformationsdienst BAUdigital

A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

Aida Nurul Hidayah / Suparno

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Tanjung Priok pada tahun 2013-2015. Ada 2 variabel independen, yaitu penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembebasan PBB dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah.

Access

Page navigation

Document information

Export, share and cite

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

Aida Nurul Hidayah / Suparno

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Tanjung Priok pada tahun 2013-2015. Ada 2 variabel independen, yaitu penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembebasan PBB dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah.

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

Aida Nurul Hidayah / Suparno

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak daerah di Kecamatan Tanjung Priok pada tahun 2013-2015. Ada 2 variabel independen, yaitu penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembebasan PBB dan BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah.

Access

Page navigation

Document information

Export, share and cite

Document information

Title:

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

Contributors:

Aida Nurul Hidayah (author) / Suparno (author)

Published in:

Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 14, Iss 1, Pp 101-111 (2019)

Publication date:

2019

ISSN:

Type of media:

Article (Journal)

Type of material:

Electronic Resource

Language:

Unknown

Keywords:

pajak bumi dan bangunan , bphtb , penerimaan pajak daerah , Accounting. Bookkeeping , HF5601-5689

Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0

Similar titles

Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung

Deden Edwar Yokeu Bernardin / Mega Muliawati Pertiwi | DOAJ | 2020

Free access

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD DALAM RANGKA KEMANDIRIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Aristanti Aristanti Widyaningsih / Eneng Siti Komariah | DOAJ | 2009

Free access

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Lombok Timur NTB

Muhammad Shadiqi | DOAJ | 2023

Free access

Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak

Amelia Cahyadini | DOAJ | 2017

Free access

Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Parwoto Parwoto / Muhammad Ali Fadilah Luthfansa | DOAJ | 2019

Free access