Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis impelentasi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gunungpati dan Implikasinya terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan searching online. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa instrument hukum yang digunakan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan RDTRK Kecamatan Gunungpati sudah cukup komprehensif dan lengkap. Instrument hukum yang dijadikan dasar secara kuantitatif sudah lengkap, yakni dari RTRW, RDTRK, Perda Bangunan, dan Perwal pelimpahan wewenang kepada kecamatan dan kelurahan. Sementara aspek sarana dan prasarana berupa peta sudah tersedia lengkap dan atribut peta yang jelas sehingga memudahkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahaminya. Namun, faktor penghambat terletak pada kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif di lapangan. Aspek lainnya yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaraan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang produktif dialihfungsikan setelah terlebih dulu dijual kepada pembeli untuk pembangunan permukiman. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat Gunungpati. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTRK.   This study aims to determine and analyze of the implementation of the City Spatial Plan Details (RDTRK) in the Gunungpati District: a Transfer Function and Its Implications for Agricultural Land. The data used in this study are primary and secondary legal materials. The data were collected through field research and a literature study. Analysis of data using three approaches, namely: legislative approaches, the concept and the case approaches. The results showed, that the legal instrument used and the infrastructure for the implementation of the District RDTRK Gunungpati is quite comprehensive and complete. Legal instruments in quantitative basis are complete, ie of RTRW, RDTRK, building regulation, and Perwal delegation of authority to districts and villages. While aspects of the infrastructure already available in the form of a complete map and attribute maps are clear, making it easier for the government and the public to understand. However, the limiting factor lies in the lack of human resources in terms of both quantity and quality, resulting in a lack of effective implementation in the field. Another aspect is the lack of knowledge and hinder public awareness about our environment, so many farms are productive converted after the first sale to a buyer for settlement construction. In the long run this could seriously impact on environmental degradation and food security especially for the Gunungpati. In this context, the government needs to do outreach and community involvement in the preparation RDTRK.