A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI
Abstract Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement  Abstrak Batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan. Â
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI
Abstract Coal as a non-renewable natural resource has an important role in fulfilling the needs of the people, and gives a real added value to the national and regional economy to achieve the prosperity of the people. Therefore, coal mining management must adapt to changes in the strategic environment to encourage regional autonomy, human rights and the environment. In Jambi Province, coal mining management post regional autonomy which is based on Law No. 23 of 2014 is still far from expectations in environmental law enforcement  Abstrak Batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pengelolaan pertambangan batu bara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di Provinsi Jambi pengelolaan pertambangan batubara pasca otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan. Â
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI JAMBI
Afif Syarif (author)
2020
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI PULAU OBI PROVINSI MALUKU UTARA
| BASE | 2020
Manajemen Penanggulangan Bencana Dalam Konteks Restrukturisasi Organisasi Pasca Otonomi Daerah
| BASE | 2020
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
| DOAJ | 2012