A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI
Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan.
PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI
Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan.
PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI
Zulfan Zulfan (author)
2017
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
| DOAJ | 2019
Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi
| DOAJ | 2017
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
| DOAJ | 2017