A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Studi ini mengeksplorasi praktik tata kelola pemerintahan desa (TKPD) atau village governance, khususnya praktik pembuatan kebijakan pembangunan desa dalam situasi pandemi COVID-19 (2020-2022) di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembuatan kebijakan pembangunan desa secara formal dilakukan dalam forum musyawarah desa (musdes). Studi ini secara spesifik berupaya menggali praktik musdes selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu, penelitian ini mengaplikasikan metodologi kualitatif dan metode analisis observasional dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Riset ini mengungkap perubahan praktik dan makna musdes dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa. Situasi pandemi mendorong pemerintah mengarahkan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan desa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan warga. Musdes mengalami perubahan makna, bukan lagi sebagai ruang konsultasi dan negosiasi. Musdes justru menjadi forum nondeliberasi untuk klarifikasi dan persetujuan (approval) kebijakan pembangunan desa yang telah diarahkan oleh aturan pemerintah dan kabupaten. Temuan ini memperkuat studi sebelumnya bahwa UU Desa dan peraturan pelaksanaannya mengalami perbedaan kritis dengan musdes sebagai ruang deliberasi karena mereduksi representasi masyarakat dan aktor yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Eksplorasi praktik dan makna musdes pada masa pandemi COVID-19 menambah literatur (kerangka analisis) village governance yang berbeda dari situasi sebelum pandemi. Saat itu, pemerintah desa masih memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi permintaan warga desa. Studi ini mengukuhkan pendekatan yang berpusat pada negara untuk menjelaskan bekerjanya village governance dan pemerintah menjadi penghambat bekerjanya village governance. Studi ini juga berkontribusi memperluas literatur village governance dengan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor anteseden yang mendorong pemerintah dan kabupaten mengeluarkan regulasi yang tidak mendukung village governance. Konteks pandemi bisa menjelaskan unsur terdahulu yang terjadi sebelum hadirnya aturan pemerintah yang kemudian menghambat bekerjanya village governance.
Studi ini mengeksplorasi praktik tata kelola pemerintahan desa (TKPD) atau village governance, khususnya praktik pembuatan kebijakan pembangunan desa dalam situasi pandemi COVID-19 (2020-2022) di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembuatan kebijakan pembangunan desa secara formal dilakukan dalam forum musyawarah desa (musdes). Studi ini secara spesifik berupaya menggali praktik musdes selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu, penelitian ini mengaplikasikan metodologi kualitatif dan metode analisis observasional dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Riset ini mengungkap perubahan praktik dan makna musdes dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa. Situasi pandemi mendorong pemerintah mengarahkan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan desa yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan warga. Musdes mengalami perubahan makna, bukan lagi sebagai ruang konsultasi dan negosiasi. Musdes justru menjadi forum nondeliberasi untuk klarifikasi dan persetujuan (approval) kebijakan pembangunan desa yang telah diarahkan oleh aturan pemerintah dan kabupaten. Temuan ini memperkuat studi sebelumnya bahwa UU Desa dan peraturan pelaksanaannya mengalami perbedaan kritis dengan musdes sebagai ruang deliberasi karena mereduksi representasi masyarakat dan aktor yang dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Eksplorasi praktik dan makna musdes pada masa pandemi COVID-19 menambah literatur (kerangka analisis) village governance yang berbeda dari situasi sebelum pandemi. Saat itu, pemerintah desa masih memiliki ruang yang cukup untuk mengakomodasi permintaan warga desa. Studi ini mengukuhkan pendekatan yang berpusat pada negara untuk menjelaskan bekerjanya village governance dan pemerintah menjadi penghambat bekerjanya village governance. Studi ini juga berkontribusi memperluas literatur village governance dengan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor anteseden yang mendorong pemerintah dan kabupaten mengeluarkan regulasi yang tidak mendukung village governance. Konteks pandemi bisa menjelaskan unsur terdahulu yang terjadi sebelum hadirnya aturan pemerintah yang kemudian menghambat bekerjanya village governance.
Musyawarah Minim Negosiasi
Wawan Sobari (author)
2023
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik
| DOAJ | 2020