Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
Berangkat dari kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual bagi anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pidana tambahan. Secara umum anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum dapat membela dirinya sendiri dan masih rendahnya seks edukasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk melihat apakah penerapan kebijakan kebiri dapat menjadi bentuk pemidanaan yang tepat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dengan analisis data secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis, peneliti menemukan bahwa kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru mencederai konsep pembaharuan hukum pidana yang saat ini menjadi agenda besar negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai nilai Pancasila yaitu perdamaian. Kebijakan kebiri kimia juga merupakan bentuk pengabaian negara terhadap hak korban dan hak pelaku yang seharusnya dapat diakomodir dengan baik, tanpa harus menggunakan kebiri kimia sebagai solusi. Kata Kunci: Kebiri kimia, Keseimbangan, Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Pelaku.
MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
Berangkat dari kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual bagi anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai pidana tambahan. Secara umum anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum dapat membela dirinya sendiri dan masih rendahnya seks edukasi di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk melihat apakah penerapan kebijakan kebiri dapat menjadi bentuk pemidanaan yang tepat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dengan analisis data secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis, peneliti menemukan bahwa kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru mencederai konsep pembaharuan hukum pidana yang saat ini menjadi agenda besar negara untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai nilai Pancasila yaitu perdamaian. Kebijakan kebiri kimia juga merupakan bentuk pengabaian negara terhadap hak korban dan hak pelaku yang seharusnya dapat diakomodir dengan baik, tanpa harus menggunakan kebiri kimia sebagai solusi. Kata Kunci: Kebiri kimia, Keseimbangan, Korban, Pembaharuan Hukum Pidana, Pelaku.
MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
Hario Danang Pambudhi (Autor:in) / Hanifah Alya Chaerunnisaa (Autor:in)
2021
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia
| DOAJ | 2018
Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
| DOAJ | 2020
Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam
| DOAJ | 2017