Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Dalam penelitian ini ada dua hal yang peneliti kemukakan didalam rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional. Kedua, bagaimana kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendekan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan adalah bertujuan memberikan efek jera dan dianggap sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetap juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional adalah sebagai pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan perspektif hukum pidana merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (deterrent effect). Meskipun demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia hadirnya sanksi kebiri dianggap sebagai bentuk perlakukan penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan hukum baru dalam pidana kebiri kimia ini idealnya harus mempertimbangkan faktor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai dan norma di masyarakat.
EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Dalam penelitian ini ada dua hal yang peneliti kemukakan didalam rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan dalam kebijakan hukum nasional. Kedua, bagaimana kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional ditinjau dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendekan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan adalah bertujuan memberikan efek jera dan dianggap sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetap juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kemudian kedudukan sanksi pidana kebiri kimia dalam kebijakan hukum nasional adalah sebagai pidana tambahan bagi pelaku pelecehan seksual pada anak berdasarkan perspektif hukum pidana merupakan pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (deterrent effect). Meskipun demikian dalam perspektif Hak Asasi Manusia hadirnya sanksi kebiri dianggap sebagai bentuk perlakukan penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi. Kebijakan hukum baru dalam pidana kebiri kimia ini idealnya harus mempertimbangkan faktor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai dan norma di masyarakat.
EKSISTENSI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL DITINJAU PADA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Hanafi Hanafi (Autor:in)
2024
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
hak asasi manusia , kebiri kimia , perspektif hukum , sanksi pidana. , Social Sciences , H , Law , K
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia
| DOAJ | 2018
Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
| DOAJ | 2018
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
| DOAJ | 2017
Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
| DOAJ | 2018