Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) merupakan salah satu intervensi kebijakan untuk menghindari adanya kontraksi sosial pasca kenaikan harga BBM. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan koruptif yang diambil bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi JawaTimur. Studi kasus menjadi pilihan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara lebih mendalam terkait kasus korupsi P2SEM yang dimulai sejak awal program ini dilahirkan hingga tahap penyaluran dana kelompok pelaksana dan kelompok sasaran program.
Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) merupakan salah satu intervensi kebijakan untuk menghindari adanya kontraksi sosial pasca kenaikan harga BBM. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan koruptif yang diambil bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi JawaTimur. Studi kasus menjadi pilihan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara lebih mendalam terkait kasus korupsi P2SEM yang dimulai sejak awal program ini dilahirkan hingga tahap penyaluran dana kelompok pelaksana dan kelompok sasaran program.
Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur
Nian Riawati (Autor:in)
2016
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
| DOAJ | 2016
UJI PUBLIK SEBAGAI MODEL PELIBATAN MASYARAKAT DALAM SELEKSI KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
| DOAJ | 2020
| DOAJ | 2017
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif
| DOAJ | 2019