Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)
Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)
Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)
Faizal Adi Surya (Autor:in) / Lidya Christina Wardhani (Autor:in) / Adissya Mega Christia (Autor:in) / Marsatana Tartila Tristy (Autor:in)
2024
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013
| DOAJ | 2017
Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum
| DOAJ | 2024
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia
| DOAJ | 2024