Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Pengelolaan Kepegawaian pada Era Otonomi Daerah
ABSTRAKManajemen personalia, di era otonomi daerah pada dasarnya telah mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam kasus penyusunan kebutuhan karyawan, bersama dengan proses pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil. Dalam mengembangkan kebutuhan karyawan, manajemen personalia penentuan persyaratan didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang didasarkan pada kebutuhan prioritas daerah. Selain proses pengadaan dan pengangkatan PNS juga memuat ketentuan yang menempatkan sistem profesionalisme berdasarkan kemampuan masing-masing calon PNS serta beberapa persyaratan kualifikasi untuk mengaktifkan PNS untuk dapat bersaing pengembangan dorongan dalam wilayah, disertai dengan gaji manajemen dan tunjangan didasarkan pada pengelolaan kebutuhan anggaran masing-masing daerah. Personnel Management in the Era of Regional Autonomy ABSTRACTPersonnel management in the era of regional autonomy in essence , has experienced rapid growth , especially in the case of the preparation of the needs of employees , along with the procurement process and the appointment of civil servants. In developing the needs of employees , management personnel requirements determination is based on job analysis and workload that is based on the priority needs of the region . Besides the procurement process and the appointment of civil servants has also contains a provision that puts the professionalism system based on the ability of each candidate civil servants as well as some of the qualification requirements to enable the civil servants to be able to compete boost development in the region , accompanied by the management salary and allowances are based on the management of the budget needs of each region.
Pengelolaan Kepegawaian pada Era Otonomi Daerah
ABSTRAKManajemen personalia, di era otonomi daerah pada dasarnya telah mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam kasus penyusunan kebutuhan karyawan, bersama dengan proses pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil. Dalam mengembangkan kebutuhan karyawan, manajemen personalia penentuan persyaratan didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang didasarkan pada kebutuhan prioritas daerah. Selain proses pengadaan dan pengangkatan PNS juga memuat ketentuan yang menempatkan sistem profesionalisme berdasarkan kemampuan masing-masing calon PNS serta beberapa persyaratan kualifikasi untuk mengaktifkan PNS untuk dapat bersaing pengembangan dorongan dalam wilayah, disertai dengan gaji manajemen dan tunjangan didasarkan pada pengelolaan kebutuhan anggaran masing-masing daerah. Personnel Management in the Era of Regional Autonomy ABSTRACTPersonnel management in the era of regional autonomy in essence , has experienced rapid growth , especially in the case of the preparation of the needs of employees , along with the procurement process and the appointment of civil servants. In developing the needs of employees , management personnel requirements determination is based on job analysis and workload that is based on the priority needs of the region . Besides the procurement process and the appointment of civil servants has also contains a provision that puts the professionalism system based on the ability of each candidate civil servants as well as some of the qualification requirements to enable the civil servants to be able to compete boost development in the region , accompanied by the management salary and allowances are based on the management of the budget needs of each region.
Pengelolaan Kepegawaian pada Era Otonomi Daerah
Erlanda Juliansyah Putra (Autor:in)
2015
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus
| BASE | 2016
Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah
| DOAJ | 2015
Pengelolaan Hutan Dalam Rangka Otonomi Daerah oleh Pemerintah Aceh Utara
| BASE | 2013