Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.
Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
Masalah utama dalam penelitian ini adalah partrisipasi pemilih pada pemilhan kepada daerah di kabupatyen Tasikmalaya menurun. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (Rechtvacum) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada, partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Asosiatif. Hasil perhitungan yang diperoleh terhitung dimensi ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakter agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan Kebijakan Penetapan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan. Dengan demikian disimpulkan bahwa masih belum optimalnya beberapa indikator dari dimensi implementasi kebijakan seperti karakter agen pelaksana penyelenggara yang secara langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat partisipasi, lalu dalam komunikasi dan cara pelaksana memberikan sikap dalam menerima hasil dari penyelenggaraan yang belum sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan.
Implikasi Kebijakan Penetapan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tasikmalaya
Engkus Engkus (Autor:in) / Nanang Suparman (Autor:in) / Fadjar Trisakti (Autor:in) / Firda Lestari (Autor:in)
2019
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020 ( STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL )
| DOAJ | 2016
Disinformasi Terkait Ridwan Kamil dan Sikap Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat
| DOAJ | 2019