Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ANGKATAN LAUT DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya)
Satu aspek pencapaian kesejahteraan prajurit adalah pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarganya yang saat ini pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam kaitan itu, masalah yang penting untuk diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anggota TNI AL dalam pelayanan BPJS kesehatan berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya dan apa saja kendala dalam pelayanan BPJS kesehatan bagi anggota TNI AL serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan sosiologi hukum yang didukung dengan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anggota TNI AL dalam pelayanan BPJS kesehatan secara umum dapat dibedakan dalam konteks perlindungan hukum sebagai peserta dan sebagai pasien. Pelindungan ini melekat hak sebagai peserta dan pasien. Sebagai peserta dilindungi undang-undang, sedangkan sebagai pasien dilindungi secara perdata dan pidana. Kendala yang dihadapi berhubungan dengan lemahnya aksesibilitas fasilitas kesehatan milik TNI AL, lemahnya transparansi pelayanan obat dan perubahan prosedur pelayanan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ANGKATAN LAUT DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya)
Satu aspek pencapaian kesejahteraan prajurit adalah pemeliharaan dan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan keluarganya yang saat ini pelayanan kesehatan diselenggarakan melalui pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam kaitan itu, masalah yang penting untuk diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anggota TNI AL dalam pelayanan BPJS kesehatan berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya dan apa saja kendala dalam pelayanan BPJS kesehatan bagi anggota TNI AL serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan sosiologi hukum yang didukung dengan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anggota TNI AL dalam pelayanan BPJS kesehatan secara umum dapat dibedakan dalam konteks perlindungan hukum sebagai peserta dan sebagai pasien. Pelindungan ini melekat hak sebagai peserta dan pasien. Sebagai peserta dilindungi undang-undang, sedangkan sebagai pasien dilindungi secara perdata dan pidana. Kendala yang dihadapi berhubungan dengan lemahnya aksesibilitas fasilitas kesehatan milik TNI AL, lemahnya transparansi pelayanan obat dan perubahan prosedur pelayanan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) ANGKATAN LAUT DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya)
Suharmanto Suharmanto (Autor:in)
2014
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
| DOAJ | 2019
TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
| DOAJ | 2017