A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Pemberian otonomi khusus telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menjalankan, mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, pengelolaan kekayaan alam daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya saja pada implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pengelolaan dana, SDM, Kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang kurang optimal, yang berimplikasi pada lambatnya pencapaian kesejahteraan OAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjalan dua dekade otonomi khusus, tantangan dan hambatan serta implikasinya pada kesejahteraan masyarakat Papua. Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai pisau analisis guna menjawab tujuan studi. Hasil studi mengemukakan masih ditemukan ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana otsus dan realisasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang rendah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, namun jika dibandingkan dengan provinsi lain masih tertinggal seperti IPM, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Proses politik dan SDM aparatur yang minim turut memberikan kontribusi lambatnya penanganan konflik di Papua dan papua Barat. Dari sisi pengawasan dana otonomi khusus masih ditemukan sejumlah kendala proses komunikasi yang kurang; lemahnya koordinasi pusat, daerah dan masyarakat serta lemahnya instrument hukum.
Pemberian otonomi khusus telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menjalankan, mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, pengelolaan kekayaan alam daerah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya saja pada implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pengelolaan dana, SDM, Kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang kurang optimal, yang berimplikasi pada lambatnya pencapaian kesejahteraan OAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjalan dua dekade otonomi khusus, tantangan dan hambatan serta implikasinya pada kesejahteraan masyarakat Papua. Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai pisau analisis guna menjawab tujuan studi. Hasil studi mengemukakan masih ditemukan ketidaksesuaian penggunaan alokasi dana otsus dan realisasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang rendah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, namun jika dibandingkan dengan provinsi lain masih tertinggal seperti IPM, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Proses politik dan SDM aparatur yang minim turut memberikan kontribusi lambatnya penanganan konflik di Papua dan papua Barat. Dari sisi pengawasan dana otonomi khusus masih ditemukan sejumlah kendala proses komunikasi yang kurang; lemahnya koordinasi pusat, daerah dan masyarakat serta lemahnya instrument hukum.
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Sarah Hasibuan (author)
2022
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum
DOAJ | 2018
|