A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen
Kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen memunculkan permasalahan bagi konsumen, karena surat pesanan tersebut tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat pembelinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen pembeli yang hanya mempunyai surat pesanan unit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pesanan dalam praktik masyarakat, dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Rumah Susun. Surat pesanan unit tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun dengan mekanisme preventif dan represif.
Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen
Kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen memunculkan permasalahan bagi konsumen, karena surat pesanan tersebut tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat pembelinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen pembeli yang hanya mempunyai surat pesanan unit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pesanan dalam praktik masyarakat, dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Rumah Susun. Surat pesanan unit tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun dengan mekanisme preventif dan represif.
Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen
Pandam Nurwulan (author)
2024
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
| DOAJ | 2022
KEWENANGAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH: STUDI KASUS PENAHANAN SERTIPIKAT
| DOAJ | 2018