A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak bagi perubahan di sistem kelembagaan negara khususnya di lembaga legislatif, yaitu dengan dibentuknya lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk menyusun dan membahas suatu rancangan Undang-Undang. DPD merupakan lembaga perwakilan yang erat kaitannya dengan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan DPR, namun pada kenyataannya selaku lembaga perwakilan daerah, DPD diberikan kewenangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, sehingga DPD tidak dapat secara maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang ada di daerah, bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD jarang disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak bagi perubahan di sistem kelembagaan negara khususnya di lembaga legislatif, yaitu dengan dibentuknya lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk menyusun dan membahas suatu rancangan Undang-Undang. DPD merupakan lembaga perwakilan yang erat kaitannya dengan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan DPR, namun pada kenyataannya selaku lembaga perwakilan daerah, DPD diberikan kewenangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, sehingga DPD tidak dapat secara maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang ada di daerah, bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD jarang disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF
Lidya Christina Wardhani (author)
2019
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
fungsi legislasi , dpd , demokrasi representatif , Law , K
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
PERAN BADAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD PROVINSI JAWA BARAT
DOAJ | 2017
|PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI
DOAJ | 2017
|Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi
DOAJ | 2017
|