A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA
Cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terkait dengan penilaian mengenai cabang produksi, berada di tangan Pemerintah bersama DPR. Permasalahan kemudian timbul, ketika tiadanya indicator untuk melakukan penilaian yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada privatisasi, hingga akhirnya menciderai hak menguasai negara. Atas dasar itu, MK hadir untuk melakukan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran MK dalam melakukan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melakukan kewenangan ini dengan memberikan penilaiannya melalui pengujian undang-undang. Ke depan, MK harus mengeluarkan indicator cabang produksi yang dikuasai oleh negara dengan berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945.
PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA
Cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terkait dengan penilaian mengenai cabang produksi, berada di tangan Pemerintah bersama DPR. Permasalahan kemudian timbul, ketika tiadanya indicator untuk melakukan penilaian yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada privatisasi, hingga akhirnya menciderai hak menguasai negara. Atas dasar itu, MK hadir untuk melakukan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran MK dalam melakukan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melakukan kewenangan ini dengan memberikan penilaiannya melalui pengujian undang-undang. Ke depan, MK harus mengeluarkan indicator cabang produksi yang dikuasai oleh negara dengan berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945.
PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA
Desi Fitriyani (author)
2024
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)
| DOAJ | 2024
Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia
| DOAJ | 2021
Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi
| DOAJ | 2020