A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH
This research aims to study the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets management. The method research uses normative juridical, with the prescriptive approach. The research results conclude that the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets is based on The Government Regulation No.6/2006 No.38/2008 jo No.27/2014 about The Management of State Property/Region;The Regulation of Minister of Home Affairs No.17/2007 about Technical Guidelines for Management of Regional Property and The Regional Regulation No.3/2008 about The Management of Regional Property. The management of land asset can be optimized through land rental. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan aset daerah berupa aset tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sesuai dengan PP No.6/2006 jo PP No.38/2008 jo PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda No.3/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi pengelolaan aset tanah dapat dilakukan melalui sewa
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH
This research aims to study the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets management. The method research uses normative juridical, with the prescriptive approach. The research results conclude that the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets is based on The Government Regulation No.6/2006 No.38/2008 jo No.27/2014 about The Management of State Property/Region;The Regulation of Minister of Home Affairs No.17/2007 about Technical Guidelines for Management of Regional Property and The Regional Regulation No.3/2008 about The Management of Regional Property. The management of land asset can be optimized through land rental. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan aset daerah berupa aset tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sesuai dengan PP No.6/2006 jo PP No.38/2008 jo PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda No.3/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi pengelolaan aset tanah dapat dilakukan melalui sewa
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH
Fadly Afand Djafar (author)
2015
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya)
| DOAJ | 2019
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENETAPAN TANAH ULAYAT DALAM PERATURAN DAERAH
| DOAJ | 2022
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
| DOAJ | 2012