ABSTRAK: Pengembangan green investment harus didukung oleh infrastruktur hukum pada semua level pemerintahan. Pengembangan green investment yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah dituang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah memiliki kebijakan green investment baik dalam Qanun Aceh maupun Peraturan Gubernur Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki kebijakan green investment secara parsial yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar, sementara itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kebijakan green investment secara khusus. Dukungan infrastruktur hukum dalam pengembangan green investment yang dimiliki Pemerintah Aceh berupa Qanun Aceh  Nomor 4 Tahun  2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, kemudian dukungan infrastruktur hukum yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengembangan green investment berupa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Investasi Hijau di Bidang Perikanan dan Kelautan dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebijakan Subsidi Hijau Bidang Perikanan, sementara Kabupaten Aceh Barat belum memiliki infrastruktur hukum secara khusus dalam kaitannya dengan green investment. Untuk itu maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat dukungan infrastruktur hukum dalam pengembangan green investmen sesuai dengan kewenangan masing-masing.  Support of Legal Infrastructure in Developing Green Investment in Aceh Province ABSTRACT: The research shows that the Aceh Provincial government has had a policy of green investment both in Qanun Aceh and Regulation governor of Aceh, the Government of Aceh Besar district has had a policy of green investment is partially outlined in the decree Aceh Besar District, while the Goverment of West Aceh District has not had a policy green investment in particular. Support the legal infrastructure for the development of green investment owned by the Government of Aceh in the form of Aceh Qanun No. 4 of 2013 on the Amendment of Aceh Qanun No. 5, 2009 on Investment and Regulation of the Governor of Aceh No. 71, 2012 on the General Plan Investment Aceh, then the support of legal infrastructure owned by the Government of Aceh Besar in the development of green investment in the form of decree Aceh Besar No. 11, 2011 on the Green Investment in the Field of Fisheries and Marine Resources and the decree of Aceh Besar No 3, 2014 on Subsidy Policy Green Field of Fisheries, while the West Aceh District is not the legal infrastructure specifically in relation to green investment. For that it is necessary Aceh Provincial government and district/city government create legal infrastructure support in the development of green investment in accordance with each authority.