Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Masalah korupsi mempunyai banyak segi. Korupsi bisa dipandang dari segi Kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, filasafat, dalam penulisan ini korupsi akan ditinjau dari segi ekonomi dan keadilan oleh karena itu tinjaunnya akan berkisar terutama pada peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Pembuatan peraturan-peraturan itu merupakan sebagian dari usaha dalam politik kriminal. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan atau apabila perbuatan yang dimaksud itu toh tetap dilakukan, maka pidana yang dikenakan kepada si pembuatan berdasarkan peraturan itu merupakan imbalannya. Kata Kunci : Korupsi, Ekonomi.
ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Masalah korupsi mempunyai banyak segi. Korupsi bisa dipandang dari segi Kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, filasafat, dalam penulisan ini korupsi akan ditinjau dari segi ekonomi dan keadilan oleh karena itu tinjaunnya akan berkisar terutama pada peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Pembuatan peraturan-peraturan itu merupakan sebagian dari usaha dalam politik kriminal. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan atau apabila perbuatan yang dimaksud itu toh tetap dilakukan, maka pidana yang dikenakan kepada si pembuatan berdasarkan peraturan itu merupakan imbalannya. Kata Kunci : Korupsi, Ekonomi.
ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Yati Nurhayati (Autor:in)
2014
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Unbekannt
Social Sciences , H , Law , K
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif
| DOAJ | 2019
Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
| DOAJ | 2020
PENANGGULANGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
| DOAJ | 2017
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
| DOAJ | 2015
UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER
| DOAJ | 2022